Analisis Dampak Penghapusan Kelas 1, 2, dan 3 Pada BPJS Kesehatan Terhadap Aksesibilitas, Persepsi, dan Kualitas Layanan Kesehatan Peserta JKN
DOI:
https://doi.org/10.58982/jike.v2i3.893Kata Kunci:
BPJS, Aksesibilitas, Persepsi, Kualitas Layanan JKNAbstrak
Penghapusan system kelas 1, 2 dan 3 dalam layanan BPJS Kesehatan merupakan salah satu kebijakan besar yang diharapkan dapat menciptakan kesetaraan layanan kesehatan bagi seluruh peserta JKN. terhadap aksesibilitas, persepsi peserta JKN. Namun, perubahan system ini menimbulkan beragam persepsi di kalangan masyarakat, terutama terkait aksesibilitas dan kualitas layanan Kesehatan yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan peserta JKN terhadap kebijakan tersebut, serta dampaknya terhadap layanan Kesehatan secara umum. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data yang dikumpulkan melalui hasil penyebaran kuesioner online berupa Google Form kepada peserta JKN aktif. Kuesioner dirancang untuk menggali persepsi dan pengalaman peserta mengenai perubahan sistem layanan, menggunakan skala Likert untuk data numerik dan pertanyaan terbuka untuk data kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa penghapusan kelas layanan berpotensi memengaruhi aksesibilitas dan kualitas pelayanan, serta menimbulkan kekhawatiran di kalangan peserta. Sebanyak 49,1% responden netral mengenai aksesibilitas, dan 50,9% netral mengenai kualitas layanan rumah sakit setelah penerapan sistem tanpa kelas. Harapan terbesar responden adalah peningkatan fasilitas kesehatan, diungkapkan oleh 77,4% responden. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemangku kebijakan dan pelaksana teknis untuk perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, serta menekankan pentingnya kajian berbasis data empiris untuk memahami dampak perubahan sistem layanan kesehatan di Indonesia.
Referensi
Aidil, F., Adi Nugraha, R., & Sjarief Sjaiful Nazli, R. (2025). Tantangan Piutang BPJS dalam Mempertahankan Kestabilan Ekonomi Nasional: Dampak terhadap Keuangan Perusahaan Kecil dan Menengah dan Kelancaran Iuran. Pusat Publikasi Ilmu Manajemen, 206–216. https://doi.org/10.59603/ppiman.v3i3.909
Dedianto. (2024). REFORMASI BIROKRASI DALAM TRANSFORMASI SISTEM KELAS BPJS KESEHATAN: TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM IMPLEMENTASI KELAS RAWAT INAP STANDAR (KRIS).
Majid, J., & Saputra, R. E. (2020). Social Accounting; Tendensi Kemaslahatan Publik dibalik Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan di Indonesia. JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA, 6(1), 44–53. https://doi.org/10.29303/jseh.v6i1.74
Musdzalifah, A., Setianingrum, E. K., Hartono, B., Kesehatan, F. I., & Respati Indonesia, U. (2025). LITERATUR REVIEW?: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BPJS KESEHATAN DI INDONESIA. 6(1).
Nismara, R. (2024). Implementasi Perpres Nomor 59 Tahun 2024: Kesiapan Kelas Rawat Inap Standar.
Putri Nst, Y. A., & Nurlaila. (2023). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Badan Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Kota Kisaran Penyelenggara. SEIKO?: Journal of Management & Business, 6(2), 248–260.
STAI Al-Ma, J., & Buntok, arif. (n.d.). JENIS DATA PENELITIAN KUANTITATIF (Korelasional, Komparatif, Dan Eksperimen). 10(1).
Suryawati, C. (2024). ANALISIS SITUASI DAN KONDISI FASILITAS KESEHATAN MITRA BPJS KESEHATAN SETELAH ENAM TAHUIMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Inovasi Ekonomi dan Keuangan

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.









